Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Plt Gubernur Aceh Serahkan Rumah Bantuan untuk Warga Asan Nicah, Keumala

Senin, 01 Juni 2020

Sigli – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,  menyerahkan bantuan rumah layak huni untuk warga Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Senin (1/6).

Rumah layak huni tersebut merupakan bantuan sosial dari PT. Bank Aceh Syariah dengan jumlah total 28 unit untuk seluruh Aceh.

Di Gampong Asan Nicah, rumah tersebut diserahkan kepada Nurhayati, seorang janda dengan tiga anak yang selama ini berjuang seorang diri menghidupi anak-anaknya.

Perempuan yang bekerja serabutan ini sebelumnya menempati rumah kayu yang kondisinya sudah lapuk. Bahkan rumah milik Nurhayati terlihat nyaris roboh lantaran tiang penyangganya yang telah lapuk dimakan usia.

Nova Iriansyah dalam penjelasannya berterima kasih kepada PT. Bank Aceh Syariah yang telah membantu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu.

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berbincang dengan Keluarga Ibu Nurhayati penerima bantuan Rumah Layak Huni dari Pemerintah Aceh, melalui CSR Bank Aceh Syariah pada program sosial Bank Aceh Peduli 2020, di Gampong Asan Lincah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Senin, (1/6/2020)

“Pemberian rumah layak huni untuk kaum dhuafa ini sangat membantu program prioritas Pemerintah Aceh dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Nova yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Aceh.

Nova juga mengatakan, rumah layak huni adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh akan terus membangun rumah-rumah tersebut, “dengan harapan saudara-saudara kita akan memiliki tempat tinggal yang layak.”

Nova pada kesempatan itu juga memuji Edi Fadil, pemuda yang dikenal aktif mengampanyekan penggalangan dana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Edi Fadil lewat Yayasan Cet Langet yang digagasnya disebut telah menggugah kepedulian banyak pihak terhadap kaum miskin.

“Terima kasih saudara Edi Fadil yang telah bersinergi dengan Bank Aceh dalam membantu pembangunan rumah layak huni ini,” ujar Nova di hadapan Edi Fadil yang juga hadir di lokasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, dalam sambutannya mengatakan Bank Aceh sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfokus kepada bisnis semata, namun juga peduli dengan kondisi lingkungan sekitar dimana Bank Aceh beroperasi.

“Sebagai wujud kepedulian kami, pada hari ini melalui pemegang saham pengendali Bank Aceh, Bapak Nova Iriansyah, menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada Ibu Nurhayati yang sebelumnya menghuni rumah yang sangat tidak layak huni,” ujar Haizir.

Haizir pada kesempatan itu juga berterima kasih kepada Nova atas gagasan dan inisiatifnya selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Aceh dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di seluruh Aceh.

Kegiatan serah terima bantuan rumah tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pidie, jajaran Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah, pimpinan dan anggota DPRA, jajaran Forkopimda Pidie, Camat Keumala, serta para alim ulama dan tokoh masyarakat Keumala. []

The post Plt Gubernur Aceh Serahkan Rumah Bantuan untuk Warga Asan Nicah, Keumala appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Aceh Masih Berada dalam Darurat Covid-19, Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Senin, 01 Juni 2020

Banda Aceh – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, mengatakan Aceh masih dalam keadaan darurat Covid-19. Bahkan, Plt Gubernur Aceh selaku Ketua Tim Gugus Tugas telah mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang perpanjangan darurat bencana.

“Ketua gugus tugas telah menyatakan bahwa darurat covid-19 di Aceh adalah mengikuti Keppres yang tidak ditentukan kapan akan berakhirnya,” kata SAG, sapaan Saifullah Abdulgani dalam keterangannya, Senin 1/6.

SAG menekankan, status Aceh yang masih dalam keadaan darurat covid, masyarakat diimbau untuk tetap di rumah kecuali untuk hal-hal penting. “Pakai masker, hand sanitizer,sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari keramaian dan kontrol suhu tubuh,” kata dia.

Menyangkut daerah zona hijau yang terdiri dari Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Aceh Timur dan Aceh Besar, Pemerintah pusat baru memberikan kewenangan Rakorpimda, yang sudah rapat pada Senin 1 Juni 2020. Keputusan rapat itu adalah akan diluncurkan seruan bersama dan buku panduan.

SAG menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan bidang apa yang akan dibuka sebelum normal baru diterapkan. Nantinya, bagi masyarakat produktif dan aman covid-19, akan diberikan sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana, simulasi baru pelaksanaan normal baru dan akan evaluasi.

“Sebelum ditetapkan SK bupati/wali kota di zona hijau, maka kabupaten/kota tersebut masih harus mengikuti protokol kesehatan yaitu tetap di rumah kecuali ada keperluan, tidak berkerumun dan selalu cuci tangan,” kata SAG.

Lebih lanjut SAG menyebutkan Forkopimda Aceh telah menggelar rapat kerja di Pendapa Gubernur pada Senin tadi. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pengetatan perbatasan sangatlah penting, karena semua masuk dan keluar yang berarti sangat rentan terjadinya penyebaran virus.

Selainnya, pemeriksaan juga perlu untuk ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang punya riwayat bepergian atau bersentuhan dengan mereka yang pernah terjangkit.

“Peran pemerintah dan masyarakat gampong harus diperkuat untuk mengimplementasi SOP penanggulangan covid-19,” kata SAG.

Sementara itu, sosialisasi penting diterapkan dengan terfokus pada 14 daerah yang berstatus hijau. “Selebihnya masih dalam pemantauan yang ketat dan masuk kategori zona merah.”

Kejaksaan, ujar SAG, siap memberi pendampingan dalam penggunaan dana Bantuan Tidak Tunai oleh masing-masing SKPA. Sementara itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua langkah-langkah yang telah dilakukan guna mengukur capaian hasil.

“Nantinya akan ada seruan bersama yang akan dilakukan kajian secara hukum oleh masing masing unsur Forkopimda,” kata SAG. []

The post Aceh Masih Berada dalam Darurat Covid-19, Selalu Patuhi Protokol Kesehatan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

837 Pelajar Tanah Rencong di Luar Aceh Sudah Terima Bansos Covid-19

Senin, 01 Juni 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah menyalurkan Bantuan Sosial Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kepada 837 mahasiswa asal Tanah Rencong, yang saat ini sedang menimba ilmu di luar Aceh, baik di dalam maupun luar negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, di ruang kerjanya, Minggu (31/5/2020).

“Hingga kemarin, Sabtu 30 Mei 2020, Pemerintah Aceh telah menyalurkan Bantuan Sosial Dampak Covid-19, kepada 837 mahasiswa asal Aceh, yang saat ini sedang menimba ilmu, baik di luar negeri maupun di provinsi lain di luar Aceh. Semua sudah ditransfer langsung ke rekening masing-masing pelajar. Jumlah totalnya sebesar Rp1,1 miliar,” ujar Iswanto.

Mantan Kabag Humas Aceh Besar itu menjelaskan, sesuai janji Pemerintah Aceh, bantuan sosial ini diberikan dengan jumlah yang beragam, sesuai dengan lokasi para pelajar mengikuti pendidikan.

“Untuk pelajar asal Aceh yang berkuliah di provinsi lain di luar Aceh, bantuan sosial yang diberikan maksimal sebesar Rp1 juta. Sedangkan untuk mahasiswa Aceh yang berkuliah di luar negeri, bantuan sosial yang diberikan maksimal sebesar Rp2,5 juta,” kata Iswanto.

Iswanto menambahkan, saat ini Pemerintah Aceh masih memproses sebanyak 310 penerima Bansos lagi. 310 penerima ini tidak bisa ditransfer bersamaan dengan 837 penerima sebelumnya, karena dokumen yang diajukan tidak lengkap. Setelah syarat-syarat dilengkapi, maka Bansos tunai akan langsung ditransfer. “Total akan ada dana sebesar Rp411 juta yang akan kita transfer ke 310 pelajar ini.”

Sejak April, sambung Iswanto, Pemerintah Aceh telah mengumumkan pemberian bantuan sosial kepada seluruh pelajar Aceh yang sedang menuntut ilmu di luar Aceh. Untuk mendapatkan bantuan ini, para pelajar harus melengkapi sejumlah persyaratan, seperti fotokopi KTP, surat pernyataan dari kampus (masih aktif kuliah), dan buku tabungan atau nomor rekening penerima. Namun tidak semua berkas yang diajukan akan mendapatkan Bansos ini. Berkas para pelajar yang berstatus dosen dan PNS akan ditolak.

“Sejak Maret ada 1.317 berkas masuk, 420 berkas merupakan pelajar Aceh di luar negeri dan 897 berkas dalam negeri. Setelah dilihat kelengkapan berkas, sebanyak 837 penerima yang terdiri atas 267 pelajar Aceh di luar negeri dan 570 pelajar Aceh di dalam negeri sudah kita transfer. Sedangkan 310 usulan yang terdiri atas 77 usulan luar negeri dan 233 usulan pelajar dalam negeri sedang dalam proses perbaikan berkas,” kata Iswanto.

Iswanto menambahkan, Pemerintah Aceh juga menolak 170 berkas usulan penerima Bansos karena tidak memenuhi syarat, di antaranya pemohon adalah PNS, dosen, tidak berKTP Aceh, serta sejumlah alasan lain.

“Dari total 170 berkas usulan, 76 di antaranya usulan pelajar luar negeri dan 94 usulan dari pelajar Aceh di dalam negeri. Saat ini, Pemerintah Aceh juga sudah menerima 500 berkas usulan Bansos dari pelajar kita di Mesir dan 40 dari ITS,” tambah Iswanto.

Bantuan ini, sambung Iswanto, merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Aceh terhadap para pelajar Aceh yang masih bertahan di negeri orang dan belum bisa kembali ke kampung halaman akibat pandemi Covid-19. Bantuan untuk pelajar asal Aceh ini bukan bersumber dari Biaya Tak Terduga atau BTT, tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

Iswanto menambahkan, para pelajar Aceh penerima Bansos Dampak Covid-19 ini tersebar mulai dari Medan, Padang, Jakarta, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, serta sejumlah provinsi lainnya. Sedangkan pelajar Aceh penerima Bansos dampak Covid-19 di luar negeri, tersebar di, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Sudan, Iran, Belanda, India, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Arif Zidni, salah seorang mahasiswa Aceh asal Ulee Kareng, yang saat ini sedang berkuliah di Jurusan Fiqh, di International Islamic University Malaysia (IIUM) menyampaikan terima kasih atas Bansos Dampak Covid-19 yang telah diterima dari Pemerintah Aceh. Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pembatasan-pembatasan di banyak aspek kehidupan mahasiswa di luar negeri, sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi mereka.

“Alhamdulillah, kalau tidak salah sekitar tanggal 26 Mei lalu kami terima Bansos tunainya. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Aceh terhadap kami mahasiswa asal Aceh yang terkena dampak wabah Covid-19. Kami mahasiswa Aceh yang saat ini sedang menuntut ilmu di Malaysia dan di sejumlah negara lainnya, tentu merasa terbantu dengan Bansos ini. Sekali lagi terima kasih,” ujar Arif Zidni. []

The post 837 Pelajar Tanah Rencong di Luar Aceh Sudah Terima Bansos Covid-19 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Perdana, Presiden RI Pimpin Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Daring

Senin, 01 Juni 2020

Banda Aceh – Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai Pembina Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang pertama kali di gelar secara daring. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Hasanuddin, Asisten Pembinaan Kajati Aceh Joko Wibisono dan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila via Video Conference, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (1/6/2020).

Dalam amanatnya, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia agar selalu menghadirkan nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan, terutama di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Peringatan Hari Lahir Pancasila kita selenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan kita dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur karena dalam menghadapi semua ujian ini, Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa, menggerakkan semangat persatuan dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian untuk saling berbagi, memperkokoh rasa persaudaraan dan kegotong-royongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri.

“Nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kita, nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang terus hidup terus bergelora dalam semangat seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakannya kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, memberikan pelayanan masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama serta untuk melaksanakan kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa di manapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong dan saling bergotong royong serta selalu optimis, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.

“Kekurangan dan kelemahan tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki dan kita jadikan sebagai momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan, agar kita menjadi bangsa yang mandiri yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan situasi sulit masih akan kita hadapi, situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit ini,” sambung Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, bahwa Indonesia tidak sendirian menghadapi pandemi Covid-19 ini karena ada 215 negara yang juga berada dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa tidak lengah, karena semua negara tersebut saat ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, baik dalam   pengendalian virus maupun pemenang dalam upaya pemulihan ekonomi.

Sebagai bangsa yang besar, Presiden mengajak seluruh anak bangsa untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu tampil sebagai pemenang. Dengan menumbuhkan optimisme, Presiden meyakini Indonesia mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan dan menjawab semua tantangan itu dengan inovasi dan karya nyata.

“Kita tidak boleh berhenti berinovasi dan berprestasi di tengah pandemi Covid-19 ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Mari kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, mari kita terus memperkokoh persatuan, mari kita peduli dan berbagi untuk sesama, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat bukan hanya mampu menghadapi tantangan tetapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan,” imbau Jokowi.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita selalu bersatu, saling peduli dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini,” pungkas Presiden RI Joko Widodo.[]

The post Perdana, Presiden RI Pimpin Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Daring appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Hasil Rapid Test Reaktif, Belum Tentu Penderita Covid-19

Minggu, 31 Mei 2020

Banda Aceh—Hasil pemeriksaan rapid test yang menunjukkan reaktif belum tentu penderita Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Setiap hasil rapid test yang reaktif harus dikonfirmasi dengan uji swab cairan tenggorokan dan hidung dengan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang spesifik mendeteksi virus corona.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) menjawab pertanyaan awak media terkait dengan meninggalnya seorang pasien di RSU Cut Mutia (RSUCM), Buket Rata, Kota Lhokseumawe, yang hasil pemeriksaannya dengan rapid test menunjukkan reaktif, Minggu (31/5/2020).

“Almarhum sudah lama sakit, meski rapid test-nya reaktif, namun hasil pemeriksaan swab dengan RT-PCR terkonfirmasi Negatif Covid-19,” kata Jubir SAG usai berkoordinasi dengan unsur terkait di Banda Aceh dan Aceh Utara.

SAG menjelaskan, berdasarkan informasi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Aceh, dr Hanief, dan Ketua Pusdalop Covid-19 Aceh Utara, Amir Hamzah, pasien reaktif rapid yang meninggal Minggu (31/05), sekira pukul 05.30 wib, di RSUCM, itu berinisial AM (62). Almarhum tidak memiliki riwayat ke daerah penularan virus corona, juga tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19.

Pemeriksaan dengan rapid test itu dilakukan karena AM memiliki gejala sesak nafas dan hendak dirujuk ke RSUD dr Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Begitu hasil rapid test AM diketahui reaktif virus, tim medis mengambil swab cairan tenggorokan dan hidung untuk keperluan pemeriksaan konfirmasi dengan RT-PCR di Litbangkes Aceh, Lambaro, Aceh Besar, Sabtu (30/5/2020).

Ternyata, hasil pemeriksaan swab tersebut, AM konfirmasi Negatif Covid-19. Artinya, almarhum meninggal dunia karena penyakit yang sudah lama dideritanya, yakni hepatitis, dan sama-sekali bukan karena Covid-19, tegas SAG.

Menjawab awak media soal perlakukan jenazah AM seperti Covid-19, SAG menjelaskan, almarhum meninggal Minggu pagi dan fardhu kifayah tentu harus segera dilaksanakan.

Sementara, laporan hasil pemeriksaan swab dengan RT-PCR baru diterima pihak RSUCM sekira pukul 16.00 Wib. Karena itu, pemularasaan jenazah dilakukan sesai protokol Covid-19, tambahnya.

“Gugus Tugas Covid-19 bersama RSUCM melakukan pengamanan optimum sesuai protokol kesehatan karena rapid test-nya reaktif. Alhamdulillah, terkonfirmasi kemudian bukan Covid-19. AM meninggal akibat hepatitis, bukan karena serangan virus corona” tegas SAG sekali lagi.

Jumlah kasus

Sementara itu, SAG menyampaikan kondisi terakhir percepatan penanganan Covid-19 oleh Gugus Tugas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota per tanggal 31 Mei 2020, pukul 15.00 WIB. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh sebanyak 2.049 orang. Ada penambahan 8 orang lagi dibandingkan data kumulatif kemarin.

“Dari 2.049 ODP tersebut , sebanyak 54 orang masih dalam pantauan petugas kesehatan, 1.995 orang telah selesai menjalani proses pemantauan atau karantina mandiri,” kata SAG

Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lanjutnya, sebanyak 106 kasus dengan rincian, sebanyak 6 orang sedang dirawat, 99 orang telah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. PDP meninggal di Aceh tercatat 1 kasus pada Maret 2020 lalu.

Sedangkan jumlah orang yang Positif Covid-19 hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Rinciannya, sebanyak 2 orang dalam perawatan di rumah sakit rujukan provinsi dan kabupaten/kota, 17 orang sudah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia.

“Pasien Covid-19 yang meninggal dunia itu juga pada akhir Maret 2020,” tutup Jubir Covid-19 Aceh SAG[*]

The post Hasil Rapid Test Reaktif, Belum Tentu Penderita Covid-19 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemeriksaan Covid-19 di Aceh Gratis

Sabtu, 30 Mei 2020

Banda Aceh—Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Aceh gratis, baik  pemeriksaan dengan Rapid Test maupun dengan sistem Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Pelayanan gratis ini diberikan kepada penduduk Aceh untuk kebutuhan medis, kebutuhan administratif, maupun pada skrining massal.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Saifullah Abdulgani, sesuai arahan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh.

“Bapak Plt Gubernur Aceh menegaskan, pemeriksaan rapid-test dan pemeriksaan RT-PCR untuk Covid-19 di RSUDZA, gratis,” kata Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu.

Ia menjelaskan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanief, selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Aceh, sedang mempersiapkan mekanisme pendaftaran dan prosedur pemeriksaan virus corona secara gratis tersebut di Posko Covid-19 Bidang Kesehatan, atau di rumah sakit rujukan yang ditunjuk.

“Kami akan umumkan kepada masyarakat mekanisme pendaftaran dan prosedur pemeriksaannya.  Insya Allah, hari Selasa besok,” kata SAG.

Jumlah kasus

Sementara itu, SAG menyampaikan kondisi terakhir percepatan penanganan Covid-19 oleh Gugus Tugas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota per tanggal 30 Mei 2020, pukul 15.00 WIB. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh sebanyak 2.041 orang. Ada penambahan 8 orang dibandingkan data kumulatif kemarin.

“Dari 2.041 ODP tersebut , sebanyak 53 orang masih dalam pantauan petugas kesehatan, 1.988 orang telah selesai menjalani proses pemantauan atau karantina mandiri,” kata SAG.

Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lanjutnya, sebanyak 106 kasus dengan rincian, sebanyak 6 orang sedang dirawat, 99 orang telah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. PDP meninggal di Aceh tercatat 1 kasus pada Maret 2020 lalu.

Sedangkan jumlah orang yang Positif Covid-19 hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Rinciannya,  sebanyak 2 orang dalam perawatan di rumah sakit rujukan, 17 orang sudah sembuh, 1 orang meninggal dunia.  Pasien Covid-19 yang meninggal dunia itu, pada Maret 2020, jelasnya.

“Jumlah penderita Covid-19 di Aceh memang tidak sebanyak daerah lain.  Tapi kita tetap harus waspada dan mencegah penularannya supaya tidak terjadi penambahan kasus baru,” tutup Jubir Covid SAG[*]

The post Pemeriksaan Covid-19 di Aceh Gratis appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Protes Keras Google Terkait Aplikasi “Kitab Suci Aceh”

Sabtu, 30 Mei 2020

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengirimkan surat protes kepada perusahaan Google Indonesia terkait keberadaan aplikasi “Kitab Suci Aceh” di Google Play Store yang dinilai sangat provokatif dan telah meresahkan masyarakat Aceh.

Melalui surat bertanggal 30 Mei 2020, Nova Iriansyah menyampaikan keberatan dan protes keras kepada Managing Director PT Google, Pacific Century Place Tower Level 45 SCBD Lot 10 di Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

“Sehubungan dengan munculnya aplikasi “Kitab Suci Aceh” di Google Play Store yang dipelopori oleh Organisasi Kitab Suci Nusantara (kitabsucinusantara.org), kami berpendapat bahwa Google telah keliru dalam menerapkan prinsip General Code of Conduct-nya yaitu “Don’t Be Evil” dan aturan-aturan yang tertuang dalam Developer Distribution Agreement-nya yang sangat menjunjung tinggi Local Law (hukum local),” ujar Nova dalam suratnya.

“Karena itu, kami atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh menyatakan keberatan dan protes keras terhadap aplikasi tersebut,” lanjut Nova.

Adapun poin-poin keberatan yang disampaikan Nova yaitu penamaan aplikasi yang tidak lazim secara bahasa karena nama “Kitab Suci Aceh” menunjukkan bahwa kitab suci tersebut hanya milik masyarakat Aceh, padahal lazimnya sebuah kitab suci adalah milik umat beragama tanpa batas teritorial, sehingga nama aplikasi seolah-olah menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh adalah penganut kitab suci yang ada dalam aplikasi tersebut.

“Padahal kitab suci mayoritas masyarakat Aceh adalah Al-Quran,” kata Nova.

Selanjutnya, peluncuran aplikasi tersebut dinilai sangat provokatif karena semua penutur Bahasa Aceh di Aceh beragama Islam.

Oleh karena itu aplikasi Kitab Suci berbahasa Aceh selain Al-Quran pada Google Play Store dapat dipahami sebagai upaya mendiskreditkan Aceh, pendangkalan aqidah dan penyebaran agama selain Islam kepada masyarakat Aceh.

Hal tersebut, kata Nova, bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, serta Pasal 3 dan 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Selain itu, aplikasi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh yang berdampak kepada kekacauan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dapat menimbulkan konflik horizontal (chaos).

“Munculnya aplikasi ini telah menuai berbagai bentuk protes di kalangan masyarakat dan media sosial, baik secara pribadi maupun kelembagaan yang dapat mengancam kerukunan umat beragama (a threat to religious harmony) di Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bunyi surat Nova.

Berkenaan dengan hal di atas, Nova Iriansyah atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh minta kepada pihak Google untuk segera menutup aplikasi tersebut secara permanen.

Surat tersebut juga ditembusi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
Wali Nanggroe Aceh; Ketua DPR Aceh; Pangdam Iskandar Muda;
Kapolda Aceh; Kajati Aceh dan Ketua MPU Aceh.

MPU Minta Masyarakat Percayakan Penyelesaian kepada Pemerintah

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) menyikapi keberadaan aplikasi “Kitab Suci Aceh” dengan meminta masyarakat mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada Pemerintah Aceh.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis MPU Aceh , Tgk. H. Faisal Ali atau yang lebih akrab disapa Lem Faisal.

Lem Faisal juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan link aplikasi tersebut serta tidak menginstal atau mengunduhnya.

“MPU Aceh mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memprotes keberadaan aplikasi tersebut,” ujar Lem Faisal.

Sementara terkait perlu tidaknya mengeluarkan fatwa khusus yang mengharamkan penyebaran maupun pengunduhan aplikasi itu, Lem Faisal mengaku butuh pengkajian lanjutan.

Minta Jangan Diinstal

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar, meminta masyarakat Aceh agar tidak menginstal aplikasi “Kitab Suci Aceh”.

” Aplikasi itu sepertinya memang ditargetkan untuk orang Aceh lantaran menggunakan bahasa Aceh, tetapi tentu saja kita tidak perlu membukanya, apalagi menginstalnya di android,” ujar Alidar.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengajak masyarakat untuk menyikapi keberadaan aplikasi tersebut dengan sikap tenang. Jalur protes protes yang ditempuh Pemerintah Aceh kepada Google diyakini akan membuahkan hasil sehingga aplikasi tersebut akan dicabut.

“Kita tidak boleh menyikapinya dengan emosi berlebihan, karena  itulah yang diharapkan para pembuat aplikasi itu. Kita harus tetap bersatu menjaga kerukunan.” []

The post Pemerintah Aceh Protes Keras Google Terkait Aplikasi “Kitab Suci Aceh” appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Perpanjang Kegiatan Belajar dari Rumah

Sabtu, 30 Mei 2020

Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang kegiatan belajar dari rumah. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020, tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kegiatan belajar dari rumah akan diperpanjang hingga 20 Juni mendatang.

Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Zahrol Fajri menjelaskan, Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/2020 ini ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh, hari ini Sabtu (30/5/2020).

“Sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Aceh, pada tanggal 27 Maret lalu Pak Plt Gubernur telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020. Salah satu poinnya adalah pelaksanaan belajar dari rumah hingga tanggal 30 Mei 2020. Instruksi nomor 08/2020 ini berisi perpanjangan kegiatan belajar dari rumah hingga 20 Juni,” ujar Zahrol.

Zahrol menambahkan, instruksi ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

“Ada 5 poin dalam Ingub 08/2020 ini, poin pertama menjelaskan perpanjangan belajar di rumah untuk semua Sekolah, Madrasah, Dayah Terpadu/Tahfidz, dan lembaga pendidikan lainnya seperti Taman Pendidikan Qur’an, Majelis Taklim, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Program Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan,” sambung Zahrol.

Poin Kedua, sambung Zahrol, mengatur tentang mekanisme belajar dari rumah, baik secara daring/jarak jauh/online maupun  secara luring/manual/offline. Poin Ketiga menjelaskan tentang proses ujian, kenaikan kelas dan kelulusan siswa agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Poin Keempat dan Kelima sangat tegas. Dilarang melakukan semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, seperti kegiatan perpisahan siswa di sekolah, Perlombaan-perlombaan, Peringatan Hari Besar Islam, MTQ/MQK, Zikir, Pengajian, Majelis Taklim dan lain-lain. Poin Kelima menegaskan agar semua pihak Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab,” kata Zahrol.[]

The post Pemerintah Aceh Perpanjang Kegiatan Belajar dari Rumah appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Apresiasi Gampong-gampong di Subulussalam

Sabtu, 30 Mei 2020

Subulussalam – Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Dyah Erti Idawati, mengapresiasi gampong-gampong di wilayah Kota Subulussalam yang secara mandiri telah menerapkan pola hidup sehat.

“Kita melihat di depan rumah di setiap gampong di sana ada tempat cuci tangan. Harus kita acungi jempol dan yang seperti ini harus dipertahankan,” kata Dyah saat berkunjung ke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Sabtu 30/05.

Perilaku hidup bersih dan sehat itu, kata Dyah, harus diterapkan terus sampai pada saatnya pemberlakuan new normal. Artinya, masyarakat secara sadar menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman penularan covid-19.

“Budaya ini harus kita bawa ke kehidupan normal kita selanjutnya,” kata Dyah.

Tidak sebatas itu, Dyah mengingatkan warga untuk juga memakai masker dan menjaga jarak dalam setiap aktifitas. Hal itu penting, mengingat virus corona masih ada dan obat serta vaksin dari penyakit itu belum lagi ditemukan. Dengan pola-pola kepatuhan atas protokol kesehatan, minimal masyarakat telah berupaya menghindari tertularnya virus.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang, mengatakan peletakan tempat cuci tangan di depan rumah-rumah warga dilakukan secara mandiri dengan pemanfaatan dana desa.

“Apa yang dilakukan warga murni sebagai bentuk kesadaran bersama, agar jangan kampung mereka itu ada kasus covid,” kata Affan Alfian.

Ia menuturkan, sesuai arahan tim gugus tugas covid-19 Aceh, pihaknya juga mengimbau masyarakat Subulussalam untuk senantiasa memakai masker dalam setiap kegiatan. Apalagi jelang masa new normal, di mana aktifitas masyarakat akan kembali normal namun tetap mematuhi protokol kesehatan. []

The post Dyah Apresiasi Gampong-gampong di Subulussalam appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.