Welcome to Official Website Regency of Nagan Raya Thanks For Your Visit

Indeks Berita

Pengajuan RAPBA Tahun 2020 oleh Pemerintah Aceh Sudah Sesuai Aturan

Jumat, 20 September 2019

BANDA ACEH – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menanggapi pernyataan salah seorang anggota DPR Aceh, Muhammad Harun, yang menyebutkan bahwa  rancangan anggaran dan pendapatan belanja Aceh (RAPBA) 2020, tanpa melalui mekanisme pembahasan.

Dalam tanggapannya, Iswanto menerangkan, mekanisme dan proses pengajuan RAPBA 2020, telah melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagaimana, Pasal 17 ayat (3) PP tersebut, secara jelas disebutkan bahwa, pembahasan anggaran daerah, dilaķukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD.

Proses itu, sambung Iswanto, telah dilakukan, sejak pembahasan dan pengesahan KUA- PPAS 2020 antara Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh, pada tanggal 10 September 2019.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah disahkan dan disepakatinya KUA-PPAS, antara legislatif dan eksekutif, maka setelah itu paling lama satu bulan Pemerintah Aceh perlu mengajukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020, untuk dibahas oleh DPR Aceh.

Berdasarkan aturan tersebut, kemudian pada Kamis pagi, 19 September 2019, Pemerintah Aceh, mengajukan pengantar nota keuangan RAPBA 2020, kepada pihak DPRA untuk dilakukan pembahasan, guna dapat disahkan menjadi qanun APBA 2020.

Karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dengan mengajukan pengantar nota keuangan RAPBA 2020, telah memenuhi ketentuan yang ada.

Lagipula, sebutnya, berdasarkan Permendagri nomor 38 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan APBD 2019, secara jelas disebutkan bahwa, eksekutif wajib mengajukan RAPBD tahun depan pada pertengahan September tahun berjalan.

Yang penting ditegaskan disini adalah, apa yang diajukan oleh eksekutif adalah pengantar nota keuangangan RAPBA 2020, dan hal tersebut disampaikan ke legislatif guna dilakukan pembahasan. “Yang diajukan inikan rancangan, dan untuk dibahas oleh DPR Aceh dalam hal ini Badan Anggaran DPR Aceh,” tukasnya.

The post Pengajuan RAPBA Tahun 2020 oleh Pemerintah Aceh Sudah Sesuai Aturan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Asman Toga, Melestarikan Warisan Indatu

Kamis, 19 September 2019

Aceh Tamiang – Lomba Asman Toga adalah upaya pemerintah menggalakkan kembali warisan indatu, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan obat keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan menjadi juara bukanlah tolok ukur keberhasilan program Asman Toga, hal yang lebih penting adalah kesinambungan Asman Toga di masyarakat luas.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati dalam sambutannya pada Pertemuan dengan Tim Penilai Lomba Asman Toga dan Akupresur di Gampong Paya Rahat, Kamis (19/9/2019).

“Menjadi juara memang penting karena bisa kita jadikan sebagai penyemangat. Namun, yang harus menjadi perhatian bersama adalah kesinambungan program ini. Masyarakat harus melihat Asman Toga sebagai upaya pemerintah menggalakkan kembali warisan indatu, dalam menyediakan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah masing-masing,” ujar Dyah Erti.

Selama ini, sambung Dyah Erti, TP PKK Aceh terus mendorong agar masyarakat aktif memanfaatkan halaman rumahnya untuk menanam TOGA. Bahkan, PKK Aceh telah membentuk Asman Toga di sejumlah daerah.

“Gerakan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan keluarga, tapi juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya leluhur sehingga semangat masyarakat Aceh kembali mengembangkan TOGA. Setiap tahun, kita menggelar lomba Asman Toga dan Akupresur tingkat provinsi. Kita juga melibatkan desa-desa untuk ikut dalam lomba tingkat nasional,” ujar Dyah Erti.

Sebagaimana diketahui, kelompok Asman Toga Assyfa I Gampong Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, menjadi nominasi empat besar untuk kategori kawasan kota/desa terpencil dan sangat terpencil, pada Lomba Asman Toga dan Akupresur tingkat nasional.

Senada dengan Dyah Erti, Nur Indah selaku tim penilai kegiatan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga dari Kementerian Kesehatan RI, juga mengingatkan, bahwa suksesnya program ini bukan saat menjadi juara, tapi kesinambungan program ini pasca lomba.

“Jadi, berapapun peringkat yang diperoleh oleh kelompok Asman Toga Assyifa I, Toganya harus tetap berlanjut, karena fokus kegiatan ini bukan semata mencari juara tapi yang terpenting adalah mensosialisasikan kebiasaan para indatu, yaitu menyediakan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah setiap warga. Tim akan kembali turun ke desa ini untuk melihat perkembangan program Asman Toga di Paya Rahat,” kata Nur Indah.

Sebelumnya, Dyah Erti bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang, bersama tim penilai dari Kementerian Kesehatan meninjau dan menilai etalase Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) di Puskesmas Banda Mulia Kecamatan Banda Mulia.

Selanjutnya, Dyah Erti dan rombongan juga meninjau Asman Toga di Kantor Camat Banda Mulia. Rombongan diterima langsung oleh Camat Banda Mulia Muhammad Farij. Wanita yang juga menjabat sebagai Pembina Bunda PAUD Aceh ini, singgah di Kantor Datuk Penghulu atau Keuchik Paya Rahat untuk meninjau Asman Toga di kantor tersebut.

The post Asman Toga, Melestarikan Warisan Indatu appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Tetapkan Enam Prioritas RAPBA Tahun 2020

Kamis, 19 September 2019

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengatakan Pemerintah Aceh sudah menetapkan enam prioritas Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan nota keuangan dan Rancangan Qanun tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020. Di ruang sidang DPRA, Banda Aceh, Kamis, 19/9.


Taqwallah menyebutkan, keenam prioritas RKPA pemerintah Aceh Tahun 2020 diantara Hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing produk/jasa unggulan, pembangunan infrastruktur terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan risiko bencana, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian, dan yang terakhir penguatan penerapan dinul Islam dan budaya Aceh.


Anggaran Belanja Aceh dalam RAPBA Tahun 2020, kata Taqwallah, nantinya akan difokuskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan 6 RKPA Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur Aceh.

“Kami yakin dan percaya dengan penyampaian RAPBA Tahun Anggaran 2020 sudah lebih aspiratif dan rasional, sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh dapat kita wujudkan dengan menetapkan pencapaian dan tujuan pembangunan,” kata Taqwallah.

Ia mengatakan, alokasi anggaran Pendapatan Asli Aceh Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2.624 Triliun mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 2.481Triliun. Selanjutnya, pagu alokasi Dana Perimbangan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.994 Triliun dan itu  turun menjadi 4,7 persen dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 4.182 Triliun. Pendapatan Aceh yang sah lainnya ada pada alokasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp 8.860 Triliun dan pada Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.8.838 Triliun atau turun sebesar 0,24 persen.


Secara keseluruhan, katanya,  anggaran pendapatan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 15.457 Triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan APBA Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 15.523 Triliun, sehingga Anggaran Pendapatan Tahun 2020 turun sebesar 0,43 persen dari pagu Pendapatan APBA Tahun 2019.

Ia menuturkan, untuk pendidikan dan kesehatan tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah dengan 20 persen alokasi dana untuk pendidikan dan 10 persen alokasi dana urusan untuk kesehatan perolehan dari total APBA tahun 2020, sehingga alokasi anggaran belanja Aceh Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.17.279 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 17.104 Triliun.

Selanjutnya, anggaran pembiayaan dalam RAPBA Tahun 2020, kata Taqwallah, penerimaannya dianggarkan sebesar Rp 1.822 Triliun yang bersumber dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran Pembiayaan Aceh untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 0 sehingga pembiayaan Netto adalah Rp 1.822 Triliun.

The post Pemerintah Aceh Tetapkan Enam Prioritas RAPBA Tahun 2020 appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Taqwallah: APBA Perubahan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Aceh

Rabu, 18 September 2019

Banda Aceh – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui dan menetapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA P) tahun 2019.

Karena itu, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, berharap dengan kesepakatan APBA P tahun 2019 tersebut dapat membawa peningkatan dan perubahan yang berarti kepada kesejahteraan rakyat Aceh.


“Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh anggota DPRA yang telah bersinergi menyelesaikan pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang anggaran  pendapatan dan belanja Aceh perubahan (APBA P) tahun 2019,” kata Taqwallah pada rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi tentang APBA Perubahan 2019 di ruang rapat paripurna DPRA, Banda Aceh, Rabu, 18/9.


Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dituangkan dalam dokumen  APBA P tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berimbas pada pelanggaran hukum pasca pelaksana.


Dalam APBA perubahan 2019 ini, belanja Aceh meningkat sebesar Rp 223 miliar lebih. Sebelumnya jumlah APBA murni Rp 17,104 triliun. Kini naik menjadi Rp 17,327 triliun. Dapat dirincikan sesuai data yang telah ditetapkan dewan, APBA Perubahan 2019 sebesar Rp 17,327 triliun tersebut berupa pendapatan Aceh Rp 15,692 triliun, dan belanja Aceh Rp 17,327 triliun. Artinya terdapat surplus atau defisit sebesar Rp 1,635 triliun. 


Kemudian, terdapat pembiayaan Aceh yang terdiri dari penerimaan mencapai Rp 2,954 triliun, pengeluaran Rp 72 miliar. Setelah dikurangi maka muncul  pembiayaan netto Rp 2,882 triliun. 


Kemudian, ada anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenan sebesar Rp 1,247 triliun. Setelah pembiayaan netto Rp 2,882 triliun, dikurangi dengan anggaran SiLPA Rp 1,247 triliun, maka menghasilkan angka Rp 1,635 triliun. Sehingga, defisit APBA Perubahan 2019 tersebut tertutupi.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan, ketujuh fraksi di DPRA sudah menyetujui dengan APBA P tahun 2019 tersebut, karena itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh saat ini, sehingga harus diputuskan bersama sama.
“Semoga dengan perubahan ini dapat mempercepat upaya pembangunan Aceh saat ini, Karena Aceh sangat tinggal,” kata Sulaiman.

The post Taqwallah: APBA Perubahan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti Luncurkan Rumoh Gizi di Pedalaman Aceh Timur

Rabu, 18 September 2019

Humas Aceh|18 September 2019

Aceh Timur – Wakil Ketua TP PKK dan Dekranasda Aceh Dyah Erti Idawati, meluncurkan Program Rumoh Gizi, Kampanye Gerakan Makan Ikan dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang biasa disingkat Germas, di pedalaman Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Gampong Seuneubok Panton, Rabu (18/9/2019).

Dyah mengingatkan, ketiga program ini sangat berkaitan erat, dan menjadi faktor pendukung dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Bumi Serambi Mekah.

Untuk itu, Dyah Erti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung pemerintah dalam upaya mensukseskan program ini.

“Bertepatan dengan kunjungan kami ke Aceh Timur ini, kita akan meluncurkan upaya penguatan gizi masyarakat dengan menghadirkan ketiga program ini,” ujar Dyah Erti.

Dosen Teknik Arsitektur Fakuktas Teknik Unsyiah ini menjelaskan, program Rumoh Gizi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi.

“Setidaknya ada tiga kegiatan utama yang dikembangkan di Rumoh Gizi ini, yaitu memberikan pelayanan gizi untuk kelompok resiko dengan Pemberian Makanan Tambahan, serta suplemen khusus yang sarat protein,” kata Dyah Erti.

Selain itu, sambung Dyah Erti, juga akan dilakukan kegiatan edukasi untuk  peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat mengenai pola asuh dan pola pemberian makan pada bayi dan anak. Dan, mendukung penguatan ketahanan dan pangan keluarga, melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat.

“Dengan hadirnya Rumoh Gizi ini, kami menghimbau masyarakat Aceh Timur agar meningkatkan budaya makan ikan. Daging ikan sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung gizi yang sangat lengkap,” ungkap Dyah Erti.

Sebagaimana diketahui, daging ikan mengandung  omega3,  vitamin dan mineral, zat besi, zink, magnesium dan kalium, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Menurut Dyah Erti, inilah yang menyebabkan tingginya angka konsumsi ikan di negara-negara maju. Sementara di Indonesia,  tingkat konsumsi ikan masyarakat kita berkisar 47,12 kg/kapita/tahun. Jumlah ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Jepang. Tingkat konsumsi ikan di sana mencapai 120 kg/kapita/tahun.

“Tak mengejutkan jika SDM mereka tergolong yang terbaik di dunia. Karena itu, kami  menghimbau, mulai hari ini mari kita tingkatkan semangat makan ikan guna perbaikan gizi keluarga,” imbau Dyah Erti.

Selain itu, sambung Dyah Erti, pola hidup sehat harus pula diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjalankan empat langkah utama, yaitu olahraga minimal 30 menit per hari, konsumsi buah dan sayuran secara konsisten, memeriksa kesehatan secara rutin, tidak mengkonsumsi minuman  beralkohol, tidak merokok, dan menjaga lingkungan tetap bersih dan selalu menggunakan jamban yang sehat.

“Tiga kegiatan yang kita kampanyekan hari  ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai ketiga progam ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke Rumoh Gizi,” kata Dyah Erti.

Dalam sambutannya, Dyah Erti juga mengimbau seluruh kader PKK Aceh Timur untuk aktif mensosialisasikan ketiga program ini, agar kualitas hidup masyarakat Aceh menjadi lebih baik. Dyah juga mengajak masyarakat di Aceh agar gemar makan ikan dan aktif menerapkan pola hidup sehat.

Peluncuran Rumoh Gizi ditandai dengan pemukulan rapai bersama oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh, didampingi Bupati Aceh Timur dan Ketua TP PKK Kabupaten Aceh timur. Dalam kegiatan tersebut Dyah Erti juga menyerahkan bantuan untuk Posyandu Kembang Duri, Gampong Seuneubok Panton. Selain itu, Dyah Erti juga menyerahkan santunan kepada anak yatim

Di penghujung acara, bersama dengan Bupati dan seluruh unsur Forkopimda Aceh Timur, Dyah Erti juga mencanangkan program makan buah bersama dalam keluarga. Kegiatan ini ditandai dengan makan buah bersama.

Sebagai bentuk dukungan kelestarian lingkungan dan pelestarian tumbuhan lokal, Dyah Erti juga melakukan penanaman pohon Kelor atau Merunggai (Moringa Oleifera) atau dalam bahasa Aceh disebut dengan Oen Murong, di halaman Meunasah Gampong Seuneubok Panton.

Rumoh Gizi dan Pencegahan Stunting

Dalam kesempatan tersebut, Dyah juga mengingatkan, bahwa peluncuran ketiga kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak, agar upaya menekan angka stunting dapat segera terwujud.

“Salah satu tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah memberi penyadaran tentang pentingnya asupan gizi bagi keluarga. Kami katakan sebagai sebuah tantangan, sebab sampai saat ini, banyak masyarakat kita yang hanya berorientasi pada ‘kenyang dan enak’. Kita tidak sadar, makanan yang enak dan mengenyangkan cenderung minim gizi dan kerap mendatangkan penyakit,” kata Dyah Erti.

Menurut Dyah Erti, minimnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gizi menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting, atau anak dengan tubuh pendek di Aceh.

Untuk diketahui bersama, berdasarkan riset Kesehatan Dasar tahun 2018, angka stunting di Aceh mencapai 30,8 persen. Tak hanya berpengaruh pada fisik anak, stunting juga berpengaruh pada kemampuan kerja otak anak.

The post Dyah Erti Luncurkan Rumoh Gizi di Pedalaman Aceh Timur appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Delegasi Jabatan Penerangan Malaysia Studi Banding Perkembangan KIG di Aceh

Rabu, 18 September 2019

Banda Aceh- Sejumlah delegasi Jabatan Penerangan dari Malaysia datang ke Aceh dalam rangka studi banding terkait perkembangan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kota Sabang. Rencananya, studi banding tersebut akan berlangsung selama 2 hari, 19 -20 September 2019.

Kedatangan delegasi Jabatan Penerangan Malaysia itu didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang disambut langsung oleh Kepala Dinas  Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf.

Marwan mengatakan, terpilihnya kota Sabang sebagai tempat studi banding delegasi Jabatan Penerangan Malaysia ke Indonesia itu telah melalui seleksi ketat dari Kementrian Kominfo Republik Indonesia.

“Selama ini kinerja pemerintah Aceh dan juga Kelompok Informasi Gampong (KIG) telah memberikan  manfaat bagi masyarakat,” kata Marwan saat menjamu makan malam delegasi Jabatan Penerangan Malaysia di Restorant Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (18/9) malam.

Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kata Marwan, Sabang adalah salah satu kota terbaik dalam hal pelaksanaan KIG.

“Kelompok informasi gampong di Sabang sudah cukup aktif, sudah bisa melakukan marketing melalui website yang ada di gampongnya sendiri,” Kata Marwan.

Sementara itu,  Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo, Selamat Sembirung mengatakan kehadiran delegasi Malaysia itu adalah kegiatan rutin dari Kominfo RI yang dilakukan setiap tahunnya semenjak 1984. Di mana pada masa itu, pemerintah Indonesia membangun kerja sama dengan pemerintah Malaysia di bidang komunikasi.

“Dulu kita lakukan pertukaran ini adalah untuk silaturrahmi atau sambung rasa,” ujar dia.

Sembirung mengatakan, Aceh merupakan kali pertama dipilih oleh Kominfo untuk menjadi tempat studi banding KIG bagi delegasi Malaysia. Biasanya, kata dia, kota di pulau Jawa yang kerap dipilih.

“Pengelolaan informasi di Sabang sudah cukup baik, sehingga menggelitik kita ingin tahu,” kata Sembirung.

The post Delegasi Jabatan Penerangan Malaysia Studi Banding Perkembangan KIG di Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti Idawati Ajak Masyarakat Perangi Stunting

Rabu, 18 September 2019

BANDA ACEH – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengajak masyarakat Aceh memerangi stunting untuk menghasilkan generasi unggul sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang. Hal itu ia katakan saat memberikan materi tentang penanganan dan pencegahan stunting kepada peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader masyarakat, di hotel Permata Hati, Banda Aceh, Selasa, 17/9.

Ia mengatakan, secara garis besar stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak baik dan sempurna. Seperti tubuh anak menjadi lebih pendek dan berat badan pun kurang (kurus). Namun bukan hanya itu, kata Dyah, stunting juga mengakibatkan keterlambatan perkembangan otak anak, sehingga hal itu berdampak pada terhambatnya tingkat kecerdasan anak.

“Waspada, dimana kita khawatirkan adalah otaknya tidak berkembang, selain otak stunting juga menggangu pertumbuhan dan perkembangan fisik. Kalau generasi sekarang stunting gimana mau memimpin bangsa, padahal pak Nova mau anak-anak kita tumbuh menjadi generasi hebat untuk Aceh hebat,” kata Dyah.

Oleh sebab itu, Dyah menginginkan agar para ibu di seluruh Aceh untuk bisa mencukupi asupan gizi anak yang dimulai dari dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun, karena 70 persen perkembangan otak anak dimulai pada usia tersebut, dan akan terus berkembang ke 90 persen pada usia 5 tahun.

Ia menambahkan, bahwa penanganan pencegahan stunting harus dimulai dari tingkat gampong melalui Posyandu yang ada disetiap desa. “Kalau bukan dari gampong yang menangani ini maka tidak akan terselesaikan masalah stunting ini, kecuali panyakit yang membutuhkan penanganan medis profesional seperti bocor jantung, itu bisa di rujuk ke Provinsi,” katanya.

Selain itu, Dyah juga mengatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan melalui pemerintah Aceh sedang menggalakkan program isi piringku. Dalam program tersebut menjelaskan keragaman makanan dalam satu piring, mencakup protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral seimbang sehingga mencukupi gizi tiap harinya. 

Namun demikian, Dyah mengatakan pentingnya keberagaman tersebut karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan juga banyaknya asupan lauk makanan pun bergantung pada usia, karena tingkat kebutuhan gizi setiap usianya berbeda.

 “Makan bukan hanya sekedar kenyang namun juga harus memenuhi nutrisi tubuh. Yang paling terpenting adalah protein dan itu harus diasup dari hamil, karena itu merupakan nutrisi yang paling dibutuhkan oleh otak si jabang bayi,” kata Dyah.  

Selanjutnya, Dyah memperkenalkan para peserta tentang tata cara mencuci tangan dengan baik untuk mencegah anak dan ibu terkontaminasi bakteri yang masuk melalui tangan. Maka dari itu, kata Dyah,  mencuci tangan dengan baik dan bersih juga merupakan cara ampuh untuk mencegah stunting. Selain mencuci tangan, olahraga rutin serta lingkungan hidup yang rapi, teratur, bersih, serta sanitasi  yang baik juga turut andil membantu pencegahan stunting.

The post Dyah Erti Idawati Ajak Masyarakat Perangi Stunting appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pengusaha Malaysia Berminat Kelola Tiram Aceh

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Dyah Erti Idawati, menyambut baik rencana sejumlah pengusaha dari Malaysia yang ingin mengembangkan bisnis dan budidaya tiram masyarakat di Aceh.

“Sangat senang dari pihak Malaysia berkeinginan membantu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat,” ujar Dyah Erti saat menerima audiensi para pengusaha dari Malaysia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/9).

Dyah mengatakan, selama ini ia juga kerap mengunjungi sejumlah petani tiram. Menurutnya, petani tiram juga harus menjadi komponen masyarakat yang berkecukupan dan sejahtera.

“Saya sebagai Wakil Ketua PKK juga terus membina petani tiram agar bisa mendapatkan income yang membaik,” kata Dyah. Selain memperoleh income yang baik, menurut dia, para petani tiram juga harus dibina terkait manajeman keuangan agar penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga.

Menurut istri Plt Gubernur Aceh itu, dalam hal pemasaran, Aceh selama ini masih terkendala dalam mengeskpor produksi dan komoditas barangnya ke luar negeri. Di mana komoditas dari Aceh harus diekspor terlebih dahulu melalui pelabuhan di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ceo Kholysa Group Berhard Malaysia, Zaifudin Ramli mengatakan pihaknya siap mengembangkan potensi tiram sebagai sumber peningkatan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh.

Pihaknya, kata Zaifudin, akan membangun ekosistem budidaya tiram yang baik bagi para petani tiram di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Mulai dari produksi, marketing, sampai dengan pendistribusiannya ke luar negeri.

“Barang petani tersebut bisa kita impor ke Malaysia, untuk memenuhi kebutuhan di sana,” ujar Zaifudin. Apa yang mereka lakukan, kata Zaifudin, adalah untuk memperbaiki ekosistem bisnis UMKM di Aceh, khususnya bagi petani tiram.

Zaifudin mengatakan, tiram memiliki nilai jual tinggi di Malaysia. Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan membeli tiram Aceh serta memberdayakan petaninya. Dengan demikian, kata dia, diharapkan ekonomi petani tiram di Aceh dapat meningkat.

Turut hadir pula dalam pertemuan itu sejumlah kepala perusahaan asal Malaysia lainnya. Di antaranya Zin Ali dari Venture Builder dan Mohd Halim Ibrahim dari Ibraz Group.

The post Pengusaha Malaysia Berminat Kelola Tiram Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan

Selasa, 17 September 2019 [Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan

The post [Video] Plt Gubernur Aceh Ajak Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Plt Gubernur Sampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan Tahun 2019 di Paripurna DPRA

Selasa, 17 September 2019

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna dewan, di gedung DPR Aceh, Selasa 17/09.

Penyampaian Rancangan APBA-P Tahun Anggaran 2019, kata Nova, merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dengan pihak dewan di DPR Aceh. Ia berterimakasih pada komisi dan Banggar dewan yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan mengadakan pertemuan rapat konsultasi dengan SKPA terkait sehingga telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap program dan kegiatan dari KUA-PPAS yang telah diajukan sebelumnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh. 

“Kami yakin dengan penyesuaian tersebut, RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 telah lebih aspiratif dan rasional, sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat kita wujudkan,” kata Nova Iriansyah. 

Plt Gubernur mengatakan, proses penyiapan dan penyusunan dokumen RAPBA-P tahun Anggaran 2019 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang ada. Di samping itu penyusunan anggaran juga telah diupayakan untuk dapat mengakomodir prinsip-prinsip dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan kebijakan umum Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019, kata Nova, perubahan kebijakan belanja Aceh diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan delapan prioritas pembangunan Aceh yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019. 

Adapun delapan Prioritas rencana Kerja Pemerintah Aceh antara lain adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas serta peningkatan ketahanan pangan dan energi. 

Selanjutnya prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh adalah pnguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian. 

“Semua program prioritas pembangunan dimaksud, telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan RAPBA-P Tahun Anggaran 2019,” kata Plt Gubernur. Ia menyebutkan, alokasi perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2019 telah memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Nova berharap pembahasan RAPBA-P tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga keseluruhan program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan bersama dalam APBA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat secepatnya ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh SKPA guna memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. []

The post Plt Gubernur Sampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan Tahun 2019 di Paripurna DPRA appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.